Pemda di Sumbar Usulkan Pembiayaan Penjagaan perlintasan Sebidang KA Ditanggung Oleh DJKA

Stasiun Padang (dok istimewa)

Sumbar - Pasca diberlakukannya peniadaan penjagaan perlintasan sebidang di jalur kereta api di Sumatera Barat, saat ini pemerintah dan juga pihak PT. KAI Divre II Sumatera barat tengah melaksanakan berbagai macam upaya dan juga edukasi kepada masyarakat, dalam hal terselenggaranya ada keselamatan dan mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. 

Pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Otortitas Bandar Udara Wilayah VI Kota Padang, pada hari Selasa, 5 Mei 2026. Di mana pada rapat ini juga turut dihadiri oleh perwakilan setiap pemerintah daerah di Sumatera Barat. Antara lain seperti: Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Kota Padang dan juga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 

Dalam kegiatan ini rapat koordinasi ini, perwakilan setiap pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat ini mengusulkan untuk pembiayaan penjagaan perlintasan sebidang di jalur kereta api dalam hal ini tetap ditanggung oleh pemerintah pusat. Yaitu dengan melalui pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). 

Baca juga: Dampingi Mentri PU: Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda Lakukan Peninjauan Pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya

Di mana pada hal untuk pembiayaan penjagaan perlintasan buat periode bulan Mei – Desember 2026, dibiayai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran di daerah. Dalam hal ini juga, Wakil Walikota Padang Migus Nasir menjelaskan dan menegaskan bahwa, keberlanjutan dari adanya penjagaan perlintasan sebidang jalur kereta api merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini guna menjamin adanya keselamatan masyarakat. 

Dia juga turut berharap sesuai dengan usulan, pembiayaan penjagaan perlintasan sebidang tetap diakomodasikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Hal ini karena perannya sungguh vital dalam hal menjaga adanya keselamatan di masyarakat. 

Baca juga: Rencana Pembangunan Jalan Tol Sicincin – Kota Bukittinggi Andre Rosiade Dorong Adanya Perecepatan

Dalam hal ini juga, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi menjelaskan bahwa, ada 60 titik perlintasan resmi belum mempunyai palang pintu. Kemudian juga sebanyak 54 titik saat ini juga dijaga dengan swadaya oleh masyarakat. Dalam kegiatan penjagaan ini juga turut melibatkan 165 personil, juga termasuk sebanyak 63 petugas yang tersebar di 20 titik yang ada di Kota Padang. 

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda menjelaskan juga betapa pentingnya peran dari pemerintah pusat dalam hal mengatasi keterbatasan anggaran di daerah. Di juga menjelaskan bahwa Kementrian Perhubungan juga tengah mengupayakan adanya pengambilalihan tanggung jawab di penjagaan perlintasan.