Sejarah Singkat Kota Bukittinggi Saat Menjadi Ibukota PDRI: Bukti Nyata Peran Daerah Dalam Mempertahankan Kemerdekaan

Jam Gadang Bukittinggi, Kota Bukittinggi memiliki sejarah singkat mempertahankan kemerdekaan (sumbar.jadesta.com)

Sumbar - Jika berbicara soal sejarah bangsa Indonesia saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Maka ada begitu banyak Sejarah yang kita ketahui. Baik perjuangan di pusat ataupun di daerah, semua pahlawan dan pejuang bergerilya merebut kemerdekaan tersebut. Salah satunya peran Kota Bukittinggi saat masa mempertahankan kemerdekaan pada masa agresi militer Belanda. 

Selain banyaknya pahlawan yang ikut berjuang yang berasal dari kota ini, Kota Bukittinggi pernah menjadi ibukota Pemerintahan Darurat Indonesia, atau yang dikenal juga dnegan PDRI. Berikut di bawah ini, akan dijelaskan sejarah singat, peran, latar belakang dan tokoh tokoh yang terlibat ketika masa Ibukota PDRI di Kota Bukititnggi ini

Sejarah Singkat Latar Belakang Pemindahan Ibukota 

Pada sebelum Kota Bukititnggi ditunjuk sebagai Ibukota PDRI, pusat pemerintahan berada di Kota Yogyakarta. Akan tetapi ketika  Yogyakarta berhasil diduduki oleh tangan pasukan Belanda, tepatnya pada 19 Desember 1948, Presiden Soekarno danWakilnya Muhammad Hatta diasingkan oleh Belanda. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan pemerintahan. Pembentukan PDRI di Kota Bukittinggi 

Baca juga: Fakta Masjid Terbesar di Sumbar Yaitu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi: Memiliki Aristekturnya yang Khas dan Megah

Oleh kekosongan pemerintahan  tersebut, guna menjaga pemerintahan agar terus berjalan, Mentri Kemakmuran pada waktu itu, Syarifuddin Prawiranegara diberikan tugas untuk mendirikan pemerintahan darurat di Kota Bukittinggi. Dimana setelah itu, dikenal dnegan sebutan PDRI. 

Peran Kota Bukititnggi Saat Menjadi Ibukota PDRI 

Adapun peran Kota Bukititnggi sebagai Ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, atau PDRI sebagai berikut. 

1. Pusat Pemerintahan Sementara 
Peran Kota Bukittinggi yang pertama adalah sebagai pusat pemerintahan sementara Republik Indoensia. Yaitu tepatnya dari bulan Desember 1948 sampai Juli 1949. 

2. Menjamin Kedaulatan 
Selanjutnya Kota Bukittinggi berperan dalam menjaga kedaulatan dan semangat perjuangan walaupun kondisi Indonesia saat itu dalam tekanan. 

Baca juga: Tempat Camping dan Healing Pada Satu Lokasi yang Sama di Sumbar, Emang Ada? Berikut Rekomendasinya

3. Pemulihan Ibukota
Pemerintahan yang didirikan di Kota Bukititnggi ini, akhirnya berhasil membuktikan bahwa Bukititnggi mampu menjalankan tugas sampai pemerintahan yang sah, termasuk juga Presiden Sokearno dan Wakil Preiden Muhammad Hatta bisa kembali ke Yogyakarta pada Bulan Juli 1949. Setelah itu menjadi pusat pemerintahan sampai peneyrahan kedaulatan. 

Pemimpin Ibukota PDRI di Kota Bukittinggi saat itu adalah Syarifuddin Prawiranegara, yang menjabat sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). 

Peran Syarifuddin Prawiranegara 

Peran syarifuddin Prawiranegara saat memimpin PDRI di Kota Bukititnggi  yang kedudukan sama dengan presiden. Adanya PDRI di Bukititnggi menjadi penyelamat saat itu. Dikarenkaan Belanda menganggap Indonesia sudah tidak ada. 

Kabinet PDRI di Kota Bukittinggi

Berikut merupakan susunan cabinet PDRI di Kota Bukittinggi

Ketua: Syarifuddin Prawiranegara 
Wakil Ketua: Teuku Muhammad Hasan 
Mentri Luar Negeri: A.A. Maramis 
Mentri Kehakiman: Soesanto Tirtoprodjo 
Mentri Keuangan: Lukman Hakim 

Baca juga: Tidak Seperti Bandara Lain Bandara di Sumbar ini Menggunakan Nama Etnik: Berikut Alasan Dibalik Pemberian Nama Bandara Internasional Minangkabau

Alasan Dipilihnya Kota Bukitinggi Sebagai PDRI 

Adapun alasan di balik dipilihnya Kota Bukititnggi sebagai pusat pemerintahan darurat sementara adalah, dikarenakan kondisi geografis dan juga dari segi infrastruktur. Di mana lokasi Kota Bukittinggi aman dari serangan Belanda serta adnaya ketersediaan dari infratruktur yang cukup dan memadai. Hal ini juga menunjukan adanya kemampuan dan juga ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan besar yang melanda.