Terpilih Menjadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos: Kota Padang Nyatakan Penyaluran Akan Tepat Sasaran

Ilustrasi mengenai berita (Freepik/pressfoto)

Sumbar -  Kota Padang Sumatera barat terpilih menjadi salah satu pilot project nasional Digitalisasi Bansos, guna program percepatan transformasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos). Adapun tujuan dari langkah yang strategis ini, guna meningkatkan adanya akurasi data dan juga memastikan bantuan pemerintah ini bisa sampai ke masyarakat yang benar benar membutuhkan. Serta juga akan bersifat akuntabel dan juga transparan. 

Ini dibahas saat kunjungan komite percepatan Transformasi dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial. Berlangsung di Kota Padang Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota pada hari Jumat, 24 April 2026. 
Pada pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Tim Komite Percpetan Transformasi Digitali Pemerintah Lintas kementrian. Di mana terdiri dari perwakilan Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenpan – RB. Kementrian Kominfo dan juga Bank Indonesia (BI). 

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatn Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri teguh Setyabudi juga menjelaskan, digitalisasi tidak hanya sekedar mengubah proses manual menjadi otomastis. Akan tetapi suatu instrumen guna mewujudkan adanya penyaluran yang bersifat tepat sasaran. 

Baca juga: Upaya Pemkab Sijunjung Agar Kawasan Geopark Silokek Mendapat Pengakuan UNESCO Dapat Dukungan Dari Pemprov Sumbar

Dia menyatakan juga, banyak berita mengenai bantuan sosial ini tidak tepat sasaran. Dengan adanya digitalisasi, maka proses akan lebih akuntabel, efisien dan juga transparan. Adapun alasan mengapa Kota Padang menjadi priorotas, hal ini karena mempunyai komitmen yang luar biasa serta adanya kesiapan data yang juga sangat baik. 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatn Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, teguh Setyabudi juga menambahkan, adapun slah satu kunci adanya keberhasilan program ini adalah penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di mana hal ini sebagai pintu masuk verifikasi penerima. Pada saat sekarang, Kota Padang mencatat aktivasi IKD tertinggi di provinsi Sumatera Barat dengan capaian yang lebih dari 34%. Kemudian juga perekaman KTP el, yang sudah mencapai 99,16%. 

Baca juga: Sebanyak 1000 KK di Kabupaten Solok Sumbar Mengundurkan Diri Dari Penerima Bantuan Sosial Karena Mampu

Dalam menaggapi hal ini, Wakil Wali kota Padnag, Maigus Nasir turut mengapresasi pemerintah pusat, karena kepercayaan yang diberikan kepada Kota Padng. Dalam hal ini dia berpendapat, digitalisasi merupakan solusi atas problematika data kemiskinan yang terjadi selama ini. 

Pemko Padang sudah bergerak cepat, yaitu dengan menyiapkan infrastruktur pendukung. Dalam hal ini juga termasuk penyiapan pada 1.700 agen pendmaping yang akan mengawal adnaya proses digitlaisasi di lapangan.